Kedudukan Warga Negara Indonesia Anggota Islamic State Of Irak And Syria (ISIS), Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

RADEN DIEGAS JANTAN JATMIKO, . (2020) Kedudukan Warga Negara Indonesia Anggota Islamic State Of Irak And Syria (ISIS), Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)

Abstract

RADEN DIEGAS JANTAN JATMIKO, 2016740023, KEDUDUKAN WNI ANGGOTA ISIS, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN UNDANG�UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN, Di balik semakin mudahnya bepergian keluar negeri, semakin mudah pula masuknya ancaman-ancaman terhadap keamanan, ideologi dan kedaulatan negara seperti masuknya paham-paham ISIS (Islamic State of Irak and Syria), sebuah organisasi transnasional yang terlarang karena paham radikal dan terorismenya. Tidak sedikit WNI yang terpapar ajaran ISIS sehingga selain telah dengan terang-terangan menyatakan setuju dengan ideologi ISIS bahkan sebagiannya dengan berbagai cara berangkat ke Irak atau Suriah untuk bergabung dalam menjadi bagian dari komunitas yang mereka yakini sebagai negara Islam yang diridhai Tuhan. Atas keputusan dan Tindakan sejumlah WNI yang bergabung dengan ISIS tersebut membuat Pemerintah RI menyatakan sikap untuk menolak kepulangan WNI anggota ISIS yang ingin kembali masuk ke Indonesia, terlebih setelah ISIS mengalami kekalahan perang di Irak dan Suriah. Namun demikian, penolakan pemerintah tersebut menimbulkan kontroversi dari segi Hukum dan HAM. Hal ini dikarenakan para anggota ISIS yang ditolak masuk ke Indonesia tersebut adalah para WNI atau masih memiliki paspor RI, sementara di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa penangkalan itu ditujukan bagi orang asing, bukan bagi WNI. Oleh karena itu perlu ada kajian hukum mengenai bagaimana sesungguhnya status kewarganegaraan Indonesia dari Fenomena para WNI yang telah Bergabung dengan Tentara ISIS. Dengan adanya kepastian tentang status kewarganegaraannya tersebut selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk dapat atau tidaknya mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa penangkalan sehingga mereka tidak dapat lagi masuk ke wilayah NKRI. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, kedudukan status kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan ISIS, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah tidak serta merta hilang, sepanjang dapat dibuktikan dengan lulus Verifikasi dan Kualifikasi bahwa ia tidak bergabung dengan ISIS dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan kewarganegaraannya. Adapun Tindakan Administratif Keimigrasian (T.A.K) yang dapat dikenakan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah penangkalan dengan syarat ia telah kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	11 Jun 2022 01:48
Last Modified:	11 Jun 2022 01:48
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/9887

Actions (login required)

View Item