Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Karena Wanprestasi Berdasarkan Pasal 1243 Kuhperdata Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Notaris & Ppat Paramita Sintha Widasmara, Sh, Mkn)

Achmad Roni, . (2017) Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Karena Wanprestasi Berdasarkan Pasal 1243 Kuhperdata Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Notaris & Ppat Paramita Sintha Widasmara, Sh, Mkn). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (87kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)

Abstract

ACHMAD RONI , 2013020473, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA KARENA WANPRESTASI BERDASARKAN PASAL 1243 KUHPERDATA DAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus pada Notaris & PPAT Paramita Sintha Widasmara, SH, MKn). Bank dalam upayanya untuk mengurangi risiko itu harus memperhatikan jaminan sebagai faktor yang penting. Pada dasarnya jaminan dalam pemberian kredit bertujuan untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan risiko yang mungkin timbul jika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk pelunasan hutang atas kredit yang diambilnya. Jaminan tersebut dimaksudkan agar kreditur mempunyai kedudukan yang kuat dan aman serta terjamin untuk memperoleh kembali dana yang telah disalurkan dan adanya kepastian hokum. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan kreditor pemegang fidusia apabila debitor melakukan wanprestasi, mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang fidusia terhadap eksekusi yang diumumkan oleh kreditor lain atas debitor yang melakukan wanprestasi berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam penelitian ini menggunakan Penelitian hukum yuridis normatif. Dilihat dari permasalahan, penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut, UUJF telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditur, hanya disayangkan system tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkrit, dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia, yang pada akhimya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain, dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan (UUJF) yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu perjanjian jamian fidusia tidak adanya penegasan perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur.

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Rizdwan Gunawan
Date Deposited:	08 Oct 2018 07:27
Last Modified:	08 Oct 2018 07:27
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/5804

Actions (login required)

View Item