PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN UPAH BAGI TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA. (Study Kasus: Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit / FSPTSK Kota Tangerang)

Mohammad Anwar, . (2015) PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN UPAH BAGI TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA. (Study Kasus: Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit / FSPTSK Kota Tangerang). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.docx Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.doc Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text BAB II.doc Restricted to Registered users only Download (190kB)
	Text BAB III.doc Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text BAB IV.doc Restricted to Registered users only Download (132kB)
	Text BAB V.doc Restricted to Repository staff only Download (42kB)
	Text JURNAL.docx Restricted to Registered users only Download (26kB)

Abstract

MOHAMMAD ANWAR, 2013740045, PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN UPAH BAGI TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA. (Study Kasus: Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit / FSPTSK Kota Tangerang). Magister Hukum, Universitas Pamulang, 2015. Serikat pekerja adalah suatu organisasi para pekerja yang dibentuk untuk memajukan, melindungi, dan memperbaiki kepentingan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik dari para anggotanya melalui tindakan kolektif. Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan pada pasal 4 Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan agar tenaga kerja didayagunakan secara optimal/manusiawi dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja sesuai kebutuhan pembangunan serta mempertimbangkan aspek perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran dan fungsi FSPTSK dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota Tangerang – Banten dan bagaimanakah peranan FSPTSK dalam melindungi hak – hak buruh sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuannya untuk mengetahui peran dan fungsi FSPTSK dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota Tangerang – Banten dan untuk mengetahui peranan FSPTSK dalam melindungi hak – hak buruh sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan adalah penelitian normative, tipe penelitian yaitu penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, dimana data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, penulis memilih lokasi disekretariat FSPTSK Kota Tangerang, Analisis data dilakukan terhadap data yang bersumber dari pengetahuan dan pengalaman responden yang diperoleh langsung dari responden di lapangan melalui wawancara dengan pihak FSPTSK. Kesimpulan yang didapat adalah peran dan fungsi FSPTSK dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota Tangerang – Banten adalah sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, juga sebagai lembaga perunding mewakili pekerja, yang melindungi dan membela hak–hak dan kepentingan pekerja. Sedangkan peranan FSPTSK dalam melindungi hak – hak buruh sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Upah Minimum, Perlindungan, Serikat Pekerja.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Depositing User:	Abdurahman Saleh
Date Deposited:	24 Sep 2018 07:24
Last Modified:	24 Sep 2018 07:24
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/5313

Actions (login required)

View Item