Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Di Hubungkan Dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor:411/Pdt.G/2013/Pa.Clg)

Mohamad Sutoro, . (2015) Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Di Hubungkan Dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor:411/Pdt.G/2013/Pa.Clg). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.doc Restricted to Registered users only Download (774kB)
	Text BAB I .doc Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text BAB II .doc Restricted to Registered users only Download (167kB)
	Text BAB III .doc Restricted to Registered users only Download (147kB)
	Text BAB IV .doc Restricted to Registered users only Download (270kB)
	Text BAB V .doc Restricted to Registered users only Download (16kB)
	Text COVER.doc Restricted to Registered users only Download (774kB)

Abstract

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIANSENGKETA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DI HUBUNGKAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 (Studi Kasus PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILEGON NOMOR :411/PDT.G/2013/PA.CLG) tata hukum Indonesia. Pelimpahan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah kepada Peradilan Agama memberi isyarat pengakuan akan eksistensi peradilan agama sekaligus sebagai perwujudan bagi keinginan sebagian, bahkan seluruh umat Islam Indonesia untuk menyelesaikan sengketanya sesuai tuntunan syariat. Namun dalam praktiknya Sebelum adanya judicial reviewe Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang dalam praktiknya mengandung ketidakpastian hukum karena adanya persoalan yang bermula dari perbedaan penafsiran dalam menentukan forum mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang sedang dihadapinya yaitu adanya Choice of Forum dan adanya Choice of law yang pada akhirnya rumusan tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Kemudian hal tersebut dielaborasi ke dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut apakah faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 093/MK/2012 Tentang Perbankan Syariah dan bagaimana Kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan syariah pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang merupakan prusedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif dan untuk menganalisa faktor-faktor faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 093/MK/2012 Tentang Perbankan Syariah dan bagaimana Kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan syariah pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Agama Cilegon dengan melakukan wawancara (interview). Pada pembahasan masalah dalam melakukan analisis dipergunakan teori Negara hukum, teori kompetensi, dan teori Kepastian hukum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah adanya jaminan kepastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi. faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang perbankan syariah diantaranya, yaitu adanya pilihan forum (choice of forum), adanya choice of law, adanya pertentangan mengenai lembaga penyelesaian sengketa dan adanya yudicial review. Untuk mengetahui kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi ada beberapa faktor yang melatarbelakangi diantaranya yaitu dapat dilihat dari aspek historis, sosiologis,yuridis, filosofis dan sisi kelembagaan, adanya pemangku kebijakan. Kata Kunci : Kompetensi,Penyelesaian Sengketa, kepastian hokum

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Depositing User:	Abdurahman Saleh
Date Deposited:	24 Sep 2018 07:11
Last Modified:	24 Sep 2018 07:12
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/5311

Actions (login required)

View Item