Implikasi Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Selviana Teras Widy Rahayu, . (2017) Implikasi Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.docx Restricted to Registered users only Download (814kB)
	Text BAB I.docx Restricted to Registered users only Download (87kB)
	Text BAB II.docx Restricted to Registered users only Download (64kB)
	Text BAB III.docx Restricted to Registered users only Download (48kB)
	Text BAB IV.docx Restricted to Registered users only Download (53kB)
	Text BAB V.docx Restricted to Registered users only Download (39kB)
	Text JURNAL.docx Restricted to Registered users only Download (209kB)

Abstract

SELVIANA TERAS WIDY RAHAYU, NIM. 2015740060, IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DARI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. Kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa Pemilukada diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di lain pihak menanggapi secara positif peralihan kewenangan penyelesaian sengketa Pemilukada dari MK ke MA, karena kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai dengan makna dari pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi juga akan menjadikan Pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, tetapi berkali-kali, karena pemilihan kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam setiap lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang pertimbangan yuridis kewenangan penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung.Untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang implikasi dari peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Kepala Daerah dari Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung. Jenis penelitian pada tesis ini, digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menguraikan permasalah-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori–teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dalam praktek hokum. Beralihnya kewenanganan penyelesaian sengketa hasil pilkada dari MK ke MA telah menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal ini terbukti setelah sengketa pilkada ditangani MA, penyelesaiannya relatif berjalan dengan baik dengan menghasilkan putusan- putusan yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa hasil pemilu di MA memiliki prosedur yang lebih ketat dan rinci sehingga meminimalisasi prosedur pengambilan keputusan yang bias terhadap salah satu pihak. Hal ini menandakan MA merupakan lembaga peradilan yang dipercaya dalam menegakkan hukum. Kata Kunci. Peralihan Kewenangan Penyelesaian, Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Depositing User:	Abdurahman Saleh
Date Deposited:	24 Sep 2018 03:53
Last Modified:	24 Sep 2018 03:54
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/5301

Actions (login required)

View Item