Ketentuan Sanksi Dalam Hal Tidak Dipatuhinya Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang E-Purchasing

Otti Ilham Khair, . (2016) Ketentuan Sanksi Dalam Hal Tidak Dipatuhinya Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang E-Purchasing. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.docx Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text BAB I.docx Restricted to Registered users only Download (54kB)
	Text BAB II.docx Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text BAB III .docx Restricted to Registered users only Download (44kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text BAB V.docx Restricted to Registered users only Download (23kB)
	Text JURNAL.docx Restricted to Registered users only Download (182kB)

Abstract

OTTI ILHAM KHAIR, 2013740039, KETENTUAN SANKSI DALAM HAL TIDAK DIPATUHINYA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG E- PURCHASING. Sebagai salah satu upaya untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, Pemerintah melakukan pengadaan barang/jasa melalui perikatan antara unsur pemerintah selaku pengguna anggaran dan pelaku usaha selaku penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna anggaran untuk mendapatkan dan mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki norma sanksi yang berlaku bagi setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kebijakan dan sanksi pada pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang /Jasa Pemerintah No. 14 tahun 2015 Tentang E- Purchasing. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Terdapat tiga kegiatan pokok yang harus dikerjakan dalam penelitian ini, yaitu Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat non hokum, melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum (positif) dan Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang komperhensif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah mengarah kepada pengadaan yang transparan, efektif dan efisien dan didukung dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 tahun 2015 Tentang E-Purchasing yang mengedepankan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun sanksi yang tercantum di dalam kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan perlakuan akibat cara dan metode yang dilakukan. Keberadaan peraturan saat ini perlu ditingkatkan menjadi Undang-undang sehingga daya ikat secara hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat lebih kuat lagi. Kata kunci : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kebijakam dan sanksi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Abdurahman Saleh
Date Deposited:	22 Sep 2018 02:25
Last Modified:	22 Sep 2018 02:25
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/5242

Actions (login required)

View Item