Kajian yuridis pencatatan perkawinan campur di indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikaitkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta akibat hukumnya terhadap para pihak (analisa putusan mahkamah agung ri nomor 805 k/pdt/2013)

Nurhayati, . (2016) Kajian yuridis pencatatan perkawinan campur di indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikaitkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta akibat hukumnya terhadap para pihak (analisa putusan mahkamah agung ri nomor 805 k/pdt/2013). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.docx Restricted to Registered users only Download (898kB)
	Text BAB I.docx Restricted to Registered users only Download (85kB)
	Text BAB II.docx Restricted to Registered users only Download (48kB)
	Text BAB III.docx Restricted to Registered users only Download (61kB)
	Text BAB IV.doc Restricted to Registered users only Download (116kB)
	Text BAB V.docx Restricted to Registered users only Download (26kB)
	Text JURNAL.docx Restricted to Registered users only Download (31kB)

Abstract

NURHAYATI, NIM : 2014740072, KAJIAN YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN CAMPUR DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PARA PIHAK(Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 805 K/PDT/2013), Thesis ini mengkaji perihal Perkawinan Campuran yang dilaksanakan di luar negeri, namun pelaksanaannya tidak memenuhi salah satu persyaratan pencatatan perkawinan campuran di luar negeri seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan aturan-aturan lain yang berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 57 adalah :“Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah salah satunya perihal legalilasi di Indonesia.Perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia, harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil paling lambat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Bahwa dalam hal penerbitan akta perkawinan dan pencatatan perkawinan dari Kantor Catatan Sipil di Indonesia, ada beberapa hal yang harus di perhatikan yaitu selain yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga patut diperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui betapa pentingnya pelaporan atau pencatatan dari Perwakilan Republik Indonesia di Negara tempat berlangsungnya perkawinan campuran tersebut guna prasyarat legalisasi di kantor catatan sipil di Indonesia, serta dampaknya bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-normatif. Yaitu suatu metode yang didasarkan dengan menggambarkan suatu objek penelitian melalui data data yang ada dari bahan bahan hukum primer yang berdasarkan buku-buku dan peraturan hukum untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung RI nomor : 805K/Pdt/2013. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak dapat di keluarkan akta nikah dari Kantor Catatan Sipil setempat, karena para pihak tidak melaporkan pernikahannya di Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat berlangsungnya pernikahan campuran tersebut. Keywords : Pencatatan Perkawinan Campuran, Perkawinan Campuran.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Abdurahman Saleh
Date Deposited:	22 Sep 2018 02:22
Last Modified:	22 Sep 2018 02:22
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/5240

Actions (login required)

View Item