Penjatuhan pidana mati bagi terpidana kasus narkotika Yang di tinjau dari undang-undang no. 35 tahun 2009 Tentang narkotika dan undang-undang ri. No. 39 Tahun 1999 tentang ham (studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta barat nomor 2267/pid.sus/2012/pn.jkt.bar)

Yuni Astuti, . (2016) Penjatuhan pidana mati bagi terpidana kasus narkotika Yang di tinjau dari undang-undang no. 35 tahun 2009 Tentang narkotika dan undang-undang ri. No. 39 Tahun 1999 tentang ham (studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta barat nomor 2267/pid.sus/2012/pn.jkt.bar). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

	Text COVER.docx Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text BAB I.docx Restricted to Registered users only Download (28kB)
	Text BAB II.docx Restricted to Registered users only Download (28kB)
	Text BAB III.docx Restricted to Registered users only Download (29kB)
	Text BAB IV.docx Restricted to Registered users only Download (45kB)
	Text BAB V.docx Restricted to Registered users only Download (20kB)

Abstract

ABSTRAK YUNI ASTUTI, 2012020259, PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI TERPIDANA KASUS NARKOTIKA YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM (Analisa Putusan No. 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar). Penjatuhan pidana mati ini sangat layak bagi para terpidana kasus Narkotika yang statusnya sebagai pengedar dan sebagai anggota jaringan Internasional, karena kejahatannya tersebut telah menyalahi aturan Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah guna menanggulagi masalah ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan menekan angka kejahatan dalam kasus narkotika. Meskipun para pakar hukum masih memperdebatkan hal penjatuhan pidana mati terhadap terpidana kasus Narkotika dengan alasan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang juga diatur dalam Undang-Undang 1945 yaitu Pasal 28 A tentang kebebasan untuk hidup, namun alasan ini dapat terbantahkan dengan adanya pengecualian yang telah diatur dalam Undang-undang Narkotika, dan dalam KUHP Pasal 10, Pidana Mati masuk dalam hukum pokok. Mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam memenuhi semua hak-hak pidana mati sebelum dieksekusi termasuk upaya hukumnya seperti, Pengajuan Banding, Pengajuan Kasasi, Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi, jika semua upaya hukum telah ditempuh namun ditolak dan pidana mati tetap harus dijalani, maka ada beberapa yang harus diperhatikan sebelum eksekusi dilaksanakan. Bahwa mengenai pertimbangan Hakim dan Putusannya dalam Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar dengan terdakwa Fredi Budiman, hakim telah mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan maupu.n yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa, seperti Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkotika, Bahwa jumlah temuan yang dijadikan barang bukti oleh JPU sangat banyak, Bahwa terdakwa merupakan bagian dari Jaringan Internasional, Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali dan Perbuatan terdakwa dilakukan didalam Rumah Tahanan Masyarakat, yang seharusnya dimana terdakwa sadar dan merenungi diri untuk berbuat baik dimasa yang akan datang, tetapi terdakwa justru melakukan tindak pidana Narkotika. Dalam kasus ini pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah pertimbangan dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, semua dari segi pembuktian .Dari kasus ini dapat dilihat bahwa terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya dilihat dari cara terdakwa melakukan tindak pidana yang memanfaatkan situasi dan terjadi di Rutan tempat dimana seharusnya menjadi tempat untuk menyesali perbuatannya semuala, namun terdakwa melakukan kejahatan lebih besar dengan bekerja sama dengan terdakwa lain dan jaringan Internasional.

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Muhammad Khusnan Hadi
Date Deposited:	06 Sep 2018 03:13
Last Modified:	06 Sep 2018 03:13
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/4666

Actions (login required)

View Item