Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dihubungkan Dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Studi kasus di Kota Tangerang Selatan)

Ichwani Siti Utami, . (2016) Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dihubungkan Dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Studi kasus di Kota Tangerang Selatan). Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IV. pp. 98-119. ISSN 230-0865

Preview

Text Jurnal PPKn, Vol.4 SEP 2016.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain Kepala Daerah dan memiliki kedudukan sama tinggi. DPRD mempunyai wewenang di bidang legislatif. Pada perkembangannya,fungsi legislasi DPRD tidak berjalan dengan lancar, di beberapa daerah masih mengalami berbagai permasalahan, termasuk jugadi DPRD Kota Tangerang Selatan. DPRD Kota Tangerang Selatan masih dalam posisi yang lemah bila dibandingkan dengan pihak eksekutif daerah dalam hal pembuatan peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan- hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metodekualitatif.Padapenelitianini,penelitimemberikanbatasanfokus penelitian sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi ijin lokasi ini, mulai dari tahap perencanaan sampai penyebarluasan Perda tersebut belum terlaksana dengan baik, karena penyusunan rancangan peraturan daerah tentang ijin lokasi ini yang merancang adalah dari pihak eksekutif dan raperda-raperda yang diajukan dan dilakukan pembahasan tersebut tidak didasarkan pada prolegda, tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan pemerintah daerah sebagai landasan operasionalnya. Hubungan antara DPRD dan Eksekutif dalam penyusunan Perda tentang ijin lokasi ini diwujudkan dengan kegiatan interaksi dan negosiasi dalam rapat pembahasan raperdatersebut.DPRDlebihdominandaripadaPemkot Tangerang Selatan yakni DPRD berperan aktif dalam meminta keterangan dari Pemkot Tangerang Selatan yang diwakili oleh Bagian Hukum serta leading sector mengenai segala hal yang berhubungan dengan raperda ijin lokasi. Sedangkan aktor yang terlibat dalam Penyusunan Perda tentang ijin lokasi ini antara lain: DPRD yang diwakili oleh Pansus B,PemerintahKota Tangerang Selatan yangdiwakiliolehBagianHukum Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Leading sector dan dari pihak masyarakat yang terkait langsung dengan perda ijin lokasi tersebut serta dari pihak kampus dan akademisi.Hambatan-hambatan yang dialami DPRD Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD terkait dengan penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi ijin lokasi.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Admin Perpustakaan UNPAM
Date Deposited:	11 Sep 2015 12:30
Last Modified:	02 Apr 2018 05:43
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/442

Actions (login required)

View Item