Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perbankan menurut pasal 49 ayat 1 huruf a undang - undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang - undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (analisa putusan nomor: 1086/pid.sus/2013/pn.tng)

Sri Utami, . (2018) Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perbankan menurut pasal 49 ayat 1 huruf a undang - undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang - undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (analisa putusan nomor: 1086/pid.sus/2013/pn.tng). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

	Text COVER.doc Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.docx Restricted to Registered users only Download (45kB)
	Text BAB II.docx Restricted to Registered users only Download (58kB)
	Text BAB III.docx Restricted to Registered users only Download (38kB)
	Text BAB IV.docx Restricted to Registered users only Download (47kB)
	Text BAB V.docx Restricted to Registered users only Download (25kB)
	Text JURNAL.doc Restricted to Registered users only Download (326kB)

Abstract

ABSTRAK Sri Utami, 2013020800, Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Perbankan Menurut Pasal 49 Ayat 1 Huruf A Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Analisa Putusan Nomor: 1086/Pid.Sus/2013/Pn.Tng).Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana kejahatannya (crime against the bank). Dengan semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan bank, maka semakin banyak pula kesempatan yang akan ditimbulkan dan juga dapat memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kejahatan dalam dunia perbankan. Semakin luasnya kesempatan yang muncul, akan berbanding lurus dengan semakin banyak jenis dan juga ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibentuktindak pidana pemalsuan dokumen dalam perbankan menurut Pasal 49 Ayat 1 Huruf a Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Kemudian juga untuk menganalisis putusanhakim dalam pertanggungjawaban tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perbankanberdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2013/Pn.Tng.Penelitian ini berdasarkan data - data yang terkumpul dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan - bahan tertulis yang berhubungan dengan judul yang dibahas, yaitu seperti peraturan perundang -undangan, buku, internet dan sebagainya. Data primer yangpenulis peroleh berdasarkan studi lapangan yaitu dengan penelitiandi Pengadilan Negeri Tangerang melalui berkas perkara Nomor1086/Pid.Sus/2013/Pn.Tng. Berdasar hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwabentuktindak pidana pemalsuan dokumen pada perbankandimana anggota dewan komisaris, direksi, ataupun pegawai bank segaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan transaksi bank. Dimana direktur operasional dengaja merekayasa dan memalsukan identitas calon debitur dengan tidak dilakukan analisis mendalam Bagian Marketing (Account Officer)melainkan hanya sebagai formalitas belaka sedangkan debitur yang disetujui tersebut adalah fiktif.Adapun mengenai putusan hakim dalam menjatuhkantindak pidana pemalsuan dokumen pada perbankan, selain hakim mempertimbangkan unsur - unsur tindak pidana, juga mempertimbangkanfaktor - faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Meskipun sanksi yang dijatuhkan itu telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan ketentuan Undang - undang yang berlaku berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selam 3 (tiga) bulan, namun dengan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan internal bank maka otomatisakan menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan.Rendahnya integritas pelaku dalam menjalankan pekerjaan harusnya dapat juga dijadikan bagian pertimbangan hakim dalam memperberat hukumanterdakwa, mengingat terdakwa melakukan kejahatan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bumidhana Adhigraha.

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Muhammad Khusnan Hadi
Date Deposited:	25 Apr 2018 01:43
Last Modified:	25 Apr 2018 01:43
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/3613

Actions (login required)

View Item