Perlindungan hukum pekerja outsourcing pasca putusan mahkamah konstitusi no.27/puu-ix/2011 ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus pada pt sanjaya maju bina sejahtera)

Eko Widiastuti, . (2016) Perlindungan hukum pekerja outsourcing pasca putusan mahkamah konstitusi no.27/puu-ix/2011 ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus pada pt sanjaya maju bina sejahtera). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

	Text COVER.doc Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.docx Restricted to Registered users only Download (31kB)
	Text BAB II.docx Restricted to Registered users only Download (47kB)
	Text BAB III.docx Restricted to Registered users only Download (29kB)
	Text BAB IV.docx Restricted to Registered users only Download (30kB)
	Text BAB V.docx Restricted to Registered users only Download (19kB)
	Text JURNAL.doc Restricted to Registered users only Download (199kB)

Abstract

ABSTRAK EKO WIDIASTUTI, NIM. 2013020267, PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.27/PUU-IX/2011 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pada PT Sanjaya Maju Bina Sejahtera). Praktik Outsourcing di Indonesia telah mengakibatkan pekerja Outsourcing tidak menerima hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, pekerja Outsourcing juga tidak diberikan jaminan perlindungan atas keberlangsungan pekerjaan mereka. Adanya pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian atas Pasal-Pasal yang diajukan, yaitu hanya Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) b yang memuat mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan jenis pekerjaan Outsourcing dan perlindungan hukum yang diterapkan pada pekerja Outsourcing pasca putusan MK No.27/PUU-IX/2011. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan dalam hal ini putusan MK No.27/PUU-IX/2011. Putusan Mahkamah Konstitusi, berdampak pada adanya perubahan terhadap pelaksanaan Outsourcing dalam rangka melindungi hak-hak pekerja Outsourcing dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan.Pengaturan jenis pekerjaan Outsourcing menurut perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya pengaturan perundang-undangan ketenagakerjaan jenis pekerjaan Outsourcing diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun pelaksanaan Outsourcing menurut Undang- Undang tersebut oleh pihak pekerja dianggap belum melindungi hak-hak pekerja dan tidak memberikan jamian kepastian karir. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan pekerja untuk menuntut hak- haknya. Perlindungan bagi pekerja/buruh Outsourcing pasca putusan MK. No.27/PUU-IX/201. Setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011, Kemenakertrans menerbitkan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012. Setelah hadirnya Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, perusahaan Outsourcing harus melaksanakan prinsip pengalihan perlindungan bagi pekerja/buruh Outsourcing yang dimuat dalam klausul yang terdapat pada perjanjian kerja pemborongan pekerjaan ataupun perjanjian kerja penyedia jasa pekerja/buruh. Dengan dilaksanakannya prinsip ini, jika suatu waktu terjadi pergantian perusahaan pemborongan pekerjaan ataupun perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, hak-hak pekerja serta masa kerja yang telah dilalui pekerja pada persusahaan yang lama tetap tetap dianggap ada dan diperhitungnkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja yang baru

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Muhammad Khusnan Hadi
Date Deposited:	25 Apr 2018 01:25
Last Modified:	25 Apr 2018 01:25
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/3607

Actions (login required)

View Item