Praperadilan Tentang Penangkapan dan Penahanan dalam Kaitannya dengan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa menurut KUHAP(StudiPutusanNo.37/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel),dibawah bimbingan dan arahan Ibu Eka Martiana Wulansari,SH.,MH.

Mitari, . (2017) Praperadilan Tentang Penangkapan dan Penahanan dalam Kaitannya dengan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa menurut KUHAP(StudiPutusanNo.37/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel),dibawah bimbingan dan arahan Ibu Eka Martiana Wulansari,SH.,MH. Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Registered users only

Download (468kB)
[img] Text
BAB I.docx
Restricted to Registered users only

Download (50kB)
[img] Text
BAB II.docx
Restricted to Registered users only

Download (94kB)
[img] Text
BAB III.docx
Restricted to Registered users only

Download (27kB)
[img] Text
BAB IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (51kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Registered users only

Download (21kB)
[img] Text
JURNAL.docx
Restricted to Registered users only

Download (43kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipelaksanaan fungsi lembaga Praperadilan terhadap perlindungan hak-haktersangka atau terdakwa dalam proses penangkapan dan penahanan di Kota Jakarta Selatan dan untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.37/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Seltelah sesuai dengan kaidah hukumsebagaimana yang diatur dalam KUHAP atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka(library research), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, Koran, Putusan dankarya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data yangdiperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalahyang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaranyang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif danselanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan,dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannyadengan penelitian ini.Penelitian inidilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Jakarta Selatan, hasil penelitian ini mengemukakan bahwa fungsi Praperadilandalam ruang lingkup wilayah hukum Kota Jakarta Selatan tidak berjalan secaramaksimal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi Praperadilanbertitik tolak dari wewenang dan tujuannya adalah untuk melakukanpengawasan terhadap setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukanoleh penyidik dalam tahap pemeriksaan, apakah tindakan atau upayapaksa tersebut sudah sesuai ketentuan undang-undang atau justru melanggarundang-undang. Dan fungsi ini tidak berjalan dengan optimal.Hal initerlihat dengan kinerja penyidik kepolisian dalam tahap pemeriksaan tidak sesuai dengan proseduryang ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.37/Pid.Prap/2015.PN.Jak.sel, pada dasarnya juga tidak sesuai denganketentuan undang-undang yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.Sedangkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara Praperadilan ini setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dipersidangan sehingga diketahui bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon dalam melakukan penangkapan dan penahanan tidak memenuhi prosedur hukum yang tepat,sehingga hak-hak tersangka atau terdakwa dirampas secara paksa.dan majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara praperadilan No.37/pid.prap/2015/PN.Jak.Sel yang diajukan pemohon dalam persidangan ditolak oleh majelis hakim.Hendaknya majelis hakim khususnya hakim yang ditunjuk dalam perkara praperadilan menjunjung tinggi hak-hak tersangka.Dalam setiap memberi keputusan hakim terlebih dahulu menerapkan prinsip kehati-hatian karena suatu putusan merupakan sebagai tanggung jawab hakim kepada masyarakat terhadap putusan yang diberikan.

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Users 8800 not found.
Date Deposited: 22 Feb 2018 04:26
Last Modified: 22 Feb 2018 04:26
URI: http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/2188

Actions (login required)

View Item View Item