Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Platform Digital Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

ANI SAMSIAH, . (2025) Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Platform Digital Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Masters thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (867kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (345kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (317kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (361kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (112kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (33kB)
[img] Text
JURNAL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (145kB)

Abstract

Salah satu manifestasi perkembangan perdagangan saat ini adalah munculnya platform digital yang memfasilitasi berbagai transaksi barang dan jasa secara online. Kemunculan platform digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat dari transaksi konvensional menjadi transaksi elektronik yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan jangkauan yang lebih luas. Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat, khususnya melalui platform digital. Perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha dalam platform digital umumnya berbentuk klausula baku yang ditetapkan sepihak dan bersifat “take it or leave it”. Klausula-klausula ini kerap kali memuat ketentuan yang berpotensi merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab, pembatasan hak, dan penggunaan bahasa hukum yang sulit dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik klausula baku dalam perjanjian platform digital serta efektivitas mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha masih dominan. Mekanisme perlindungan hukum dibagi menjadi preventif dan represif; namun efektivitasnya masih terbatas karena kompleksitas transaksi lintas batas, rendahnya literasi konsumen, dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, pembaruan regulasi, edukasi konsumen, serta penguatan koordinasi antarlembaga dan kerjasama internasional guna menciptakan hubungan yang lebih adil dan berimbang antara konsumen dan pelaku usaha digital.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Jejen Juanda
Date Deposited: 14 Sep 2026 12:28
Last Modified: 14 Sep 2026 12:28
URI: http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/21316

Actions (login required)

View Item View Item