Sausan Nabilah Putri, . (2025) Kepastian Hukum Atas Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Perekaman Video Dan Penyebaran Cuplikan Film Tanpa Izin Di Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (722kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (743kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB) |
Abstract
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Dosen Pembimbing Henlia Peristiwi Rejeki, S.H., M.H. Dengan berkembang pesatnya teknologi era digital modern telah menciptakan kemudahan dalam mengakses dan membagikan berbagai bentuk karya cipta, terutama karya sinematografi. Namun, kemajuan ini membuka ruang baru bagi pelanggaran hak cipta, termasuk dalam industri perfilman. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin luasnya media sosial saat ini memunculkan banyak aktifitas perekaman video dan penyebaran cuplikan film tanpa izin di kalangan masyarakat. Fenomena ini marak terjadi baik secara sengaja maupun tanpa disadar sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak cipta dan kepastian hukum atas sanksi bagi para pelakunya. Penelitian ini mengkaji Sejauh mana tindakan merekam video dan mempublikasikan cuplikan film tanpa izin di media sosial memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bagaimana bentuk kepastian hukum atas pemberian sanksi bagi pelaku perekaman dan penyebaran cuplikan film di media sosial tanpa izin melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, karena penelitian ini berfokus pada studi pustaka dan analisis terhadap norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan bahan literatur yang relevan. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengaturan hukum dan dasar yuridis pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan dalam Pasal 40 UUHC Ayat 1 mengakui bahwa sinematografi merupakan karya cipta yang dilindungi. Adapun ketentuan pidana dan sanksi terhadap tindak pelanggaran hak cipta dalam perekaman dan penyebaran cuplikan film di media sosial tanpa izin pada Pasal 113 Ayat (3) bahwa pelanggaran hak cipta dapat dikenakan hukuman penjara hingga 4 (empat) tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta di media sosial merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap karya intelektual di era digital.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hak cipta, Pelanggaran, Film |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | Mahlil Muhammad |
| Date Deposited: | 15 Jul 2026 04:29 |
| Last Modified: | 15 Jul 2026 04:29 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20463 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
