Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kedudukan Pengedar Dan Pengguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ( Studi Di Ditresnarkoba Wilayah Kepolisian Polda Metro Jaya )

Satria Narandafa, . (2025) Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kedudukan Pengedar Dan Pengguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ( Studi Di Ditresnarkoba Wilayah Kepolisian Polda Metro Jaya ). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (949kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (24kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam konteks kedudukan antara pengedar dan pengguna, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Studi ini mengambil lokasi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sebagai fokus kajian. Permasalahan utama terletak pada ambiguasi batasan hukum antara pengguna dan pengedar narkotika, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna yang seharusnya mendapatkan perlakuan berbeda dari pelaku peredaran gelap. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mengombinasikan studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam bersama aparat penegak hukum. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengguna narkotika yang terbukti menggunakan untuk kepentingan pribadi dapat diarahkan ke program rehabilitasi melalui mekanisme asesmen terpadu, sedangkan individu yang berperan sebagai pengedar dikenai sanksi pidana yang lebih berat sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam jaringan peredaran. Adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum meliputi keterbatasan jumlah dan kapasitas fasilitas rehabilitasi, berkembangnya modus operandi pelaku yang semakin kompleks dan terselubung, serta rendahnya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan. Simpulan dari penelitian ini menekankan urgensi penerapan pembedaan perlakuan hukum secara adil dan proporsional antara pengguna dan pengedar, serta pentingnya membangun sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, perangkat regulasi, dan peran serta masyarakat dalam rangka menekan laju penyalahgunaan narkotika secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks implementasi hukum, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara pendekatan hukum normatif dengan realitas di lapangan, terutama dalam hal pembuktian peran seseorang sebagai pengguna atau pengedar. Banyak kasus menunjukkan bahwa pengguna narkotika yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru diproses secara pidana karena lemahnya asesmen awal atau kurangnya pemahaman aparat terhadap kebijakan diferensiasi penanganan. Hal ini menimbulkan dampak serius terhadap hak asasi manusia, keadilan substantif, serta efektivitas tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap mekanisme asesmen terpadu dan peningkatan kapasitas sumber daya aparat penegak hukum agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan semangat restorative justice.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penyalahgunaan Narkotika, Pengedar, Pengguna, Penegakan Hukum, Rehabilitasi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	15 Jul 2026 03:47
Last Modified:	15 Jul 2026 03:47
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20462

Actions (login required)

View Item