Tinjauan Hukum Hak Pesangon Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pkwtt) Pada Saat Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 976/K/Pdt.Sus-PHI/2024)

Reyhani Nur Putri, . (2025) Tinjauan Hukum Hak Pesangon Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pkwtt) Pada Saat Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 976/K/Pdt.Sus-PHI/2024). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (77kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)

Abstract

Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak menerima uang pesangon yang besarannya dihitung berdasarkan upah dan masa kerja. Untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena perselisihan hubungan industrial, maka selama proses perselisihan berlangsung berhak mendapatkan upah proses sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap ditetapkan. Tujuan upah proses ini untuk memastikan kelangsungan hidup pekerja selama berjuang untuk mencari keadilan terakit dengan pekerjaannya. Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 membatasi pembayaran upah proses maksimal 6 bulan. Meskipun telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, faktanya masih banyak pekerja yang belum mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan hak pesangon pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada saat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor 976/K/Pdt.Sus-PHI/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, berbagai literatur buku, dan jurnal yang relevan dengan judul. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pekerja yang dilakukan PHK yang disebabkan oleh perselisihan hubungan industrial berhak mendapatkan upah proses sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama ketika proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ada putusan tetap dan pekerja tidak dapat memenuhi kewajibannya karena dilarang oleh pengusaha secara tidak langsung. Hakim kurang tepat dalam memutus Putusan Pengadilan Nomor 976/K/Pdt.Sus-PHI/2024 karena dalam perselisihan tersebut seharusnya pekerja berhak mendapatkan upah proses karena pekerja tidak dapat memenuhi kewajibannya sebab dilarang secara tidak langsung oleh pengusaha, namun dalam putusan tersebut hakim tidak mengabulkan upah proses.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	pemutusan hubungan kerja; perjanjian kerja waktu tidak tertentu; upah proses; hak pesangon
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	15 Jul 2026 03:31
Last Modified:	15 Jul 2026 03:31
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20458

Actions (login required)

View Item