Upaya perlindungan hukum akibat gaji pekerja yang tertunda ditinjau dari undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (studi kasus pt. Sistem digital informasi & teknologi)

Yuni Warda Alwyni, . (2026) Upaya perlindungan hukum akibat gaji pekerja yang tertunda ditinjau dari undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (studi kasus pt. Sistem digital informasi & teknologi). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (551kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)

Abstract

Dalam hubungan kerja tentu tidak jauh dengan adanya perselisihan, perselisihan bisa terjadi antara pekerja dengan pekerja atau pekerja dengan penrusahaan/pengusaha. Perselisihan yang terjadi di PT Sistem digital informasi dan Teknologi dialami oleh pekerja/buruh dengan pihak perusahaan. Perselisihan terjadi karena diduga adanya penundaan pembayaran gaji oleh perusahaan. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris, disebut penelitian empiris karena penelitian yang dilakukan peneliti bedasarkan analisis dari hasil wawancara kepada beberapa responden/narasumber yang bersedia sebagai objek penelitian dengan disertai pedoman hukum yang berlaku. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Spesifikasi penelitian ini bersifat kualitatif. Kesepakatan kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan dijelaskan dengan lisan dari pihak perusahaan mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai pekerja/buruh diperusahaan tersebut, hal itu sesuai dengan pasal 57 ayat (1). Bentuk perjanjian yang ada di perusahaan PT Sistem digital informasi dan Teknologi terdiri dari dua (2) macam yaitu bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), hal tersebut sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Adapun bentuk penyelesaian per-selisihan yang ada di perusahaan tersebut dapat ditempuh dengan jalur perundingan bipartit disertai dengan negosiasi dan mediasi. Hal ini sesuai dengan pasal 154A ayat 1 butir (g) nomor (5) Undang�Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terdapat dua (2) penyelesaian yaitu penyelesaian secara wajib dan penyelesaian secara sukarela, Penyelesaian secara wajib diadakan secara perundingan bipartit, dengan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Hasil ahkir perundingan bipartit yang diertai dengan negosiasi, Perusahaan mengabulkan permintaan yang diajukan oleh pekerja/buruh.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	10 Jul 2026 10:43
Last Modified:	10 Jul 2026 10:43
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20415

Actions (login required)

View Item