Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Dari Upaya Kriminalisasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Analisis Putusan Nomor 920/Pid/2021/Pt Mdn)

SONY WITJAKSONO, . (2026) Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Dari Upaya Kriminalisasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Analisis Putusan Nomor 920/Pid/2021/Pt Mdn). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text BAB III.pdf Download (13kB)

Abstract

Aktivis lingkungan hidup memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, dalam praktik penegakan hukum, aktivitas advokasi lingkungan kerap dihadapkan pada upaya kriminalisasi melalui proses hukum yang bertujuan membungkam partisipasi publik, yang dikenal sebagai Strategic Lawsuit Againt Public Participation (SLAPP). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan menjadi suatu kebutuhan mendasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan dari upaya kriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta implementasinya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 920/PID/2021/PT MDN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara normatif telah memberikan perlindungan hukum melalui prinsip Anti Eco-SLAPP. Namun, perlindungan tersebut masih bersifat deklaratif dan belum didukung oleh mekanisme implementasi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penegakan hukum guna mencegah kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	09 Jul 2026 12:54
Last Modified:	09 Jul 2026 12:54
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20406

Actions (login required)

View Item