Tinjauan yuridis kreditur pt amarta karya terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) dalam perspektif uu kepailitan (analisa putusan nomor 284/pdt.sus-pkpu/2022/pn. Niaga jkt. Pst)

SALSABILLA PUTRI MULYA, . (2026) Tinjauan yuridis kreditur pt amarta karya terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) dalam perspektif uu kepailitan (analisa putusan nomor 284/pdt.sus-pkpu/2022/pn. Niaga jkt. Pst). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (650kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB)

Abstract

Skripsi ini mengkaji bagaimana hak-hak kreditur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Amarta Karya (Persero) dijalankan dan dilindungi berdasarkan Putusan Nomor 284/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst. Fokus utama kajian ini adalah bentuk perlindungan yang diterima kreditur—baik kreditur separatis maupun konkuren— selama proses restrukturisasi utang berlangsung. PKPU dipahami sebagai instrumen hukum yang memberi ruang bagi debitur yang mengalami kesulitan finansial untuk menawarkan skema penyelesaian utang guna menghindari pailit, sehingga peran dan kepentingan kreditur menjadi aspek penting dalam proses tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal yang relevan. Analisis difokuskan pada sejumlah tahapan yang memberi ruang partisipasi kepada kreditur, seperti proses verifikasi piutang, pelaksanaan rapat kreditur, serta mekanisme pemungutan suara terhadap proposal perdamaian yang diajukan debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum hak-hak kreditur dalam PKPU PT Amarta Karya telah difasilitasi melalui mekanisme hukum yang berlaku, meskipun pelaksanaannya menghadapi dinamika dan perbedaan kepentingan. Kreditur konkuren yang jumlahnya besar dan kreditur separatis, yaitu PT Bank Mandiri, memiliki peran signifikan dalam menentukan diterimanya rencana perdamaian. Perlindungan hak kreditur tampak melalui keterlibatan pengurus yang bertindak profesional, proses verifikasi piutang yang transparan, pelaksanaan rapat kreditur yang terbuka, serta pengawasan hakim pengawas. Selain itu, penggunaan metode rapat hybrid memperluas akses informasi bagi seluruh kreditur. Meski demikian, masih terdapat hambatan, seperti keterlambatan penyampaian informasi dan perbedaan pemahaman teknis. Oleh karena itu, penguatan regulasi terutama terkait pengawasan pasca-homologasi diperlukan agar perlindungan terhadap kreditur dapat berjalan lebih optimal.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	09 Jul 2026 11:28
Last Modified:	09 Jul 2026 11:28
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20405

Actions (login required)

View Item