Implementasi Kebijakan Alih Media Sertipikat Analog Ke Sertipikat Elektronik Dalam Menjamin Kepastian Hukum Ditinjau Dari Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang)

ROY BUDI SETIAWAN, . (2026) Implementasi Kebijakan Alih Media Sertipikat Analog Ke Sertipikat Elektronik Dalam Menjamin Kepastian Hukum Ditinjau Dari Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (872kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (39kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)

Abstract

Digitalisasi pelayanan pertanahan melalui penerapan sertipikat elektronik merupakan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum, efisiensi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk implementasinya adalah alih media sertipikat analog ke sertipikat elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi alih media sertipikat tanah dalam menjamin kepastian hukum serta mekanisme pemulihan atas kesalahan administratif yang terjadi, dengan studi kasus kesalahan data spasial sertipikat elektronik milik AW di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang didukung oleh data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa peraturan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan data spasial tersebut merupakan cacat administratif yang bersumber dari proses alih media dan mencerminkan belum optimalnya penerapan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kegagalan tidak hanya terjadi pada aspek pencegahan, tetapi juga pada aspek pemulihan, karena mekanisme koreksi internal sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (5) Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tidak dilaksanakan secara efektif. Pemulihan justru dibebankan kepada pemohon melalui prosedur berbayar, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	09 Jul 2026 10:04
Last Modified:	09 Jul 2026 10:04
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20401

Actions (login required)

View Item