Pengabaian prinsip lex specialis dalam perlindungan lingkungan hidup berdasarkan undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (analisis putusan no. 482 k/tun/2021)

RAKA SAPUTRA, . (2026) Pengabaian prinsip lex specialis dalam perlindungan lingkungan hidup berdasarkan undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (analisis putusan no. 482 k/tun/2021). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pengesampingan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam regulasi lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Konflik norma muncul ketika ketentuan dalam UU Cipta Kerja mengungguli norma khusus yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sehingga berpotensi melemahkan instrumen perlindungan lingkungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada implikasi yuridis pengesampingan asas Lex Specialis tersebut serta bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2021 dalam memandang konflik norma ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Lokasi penelitian bersifat kepustakaan dengan menggunakan database hukum online. Subjek penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan MA Nomor 482 K/TUN/2021, serta bahan hukum sekunder sebagai pendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesampingan asas Lex Specialis oleh UU Cipta Kerja secara signifikan melemahkan instrumen perlindungan lingkungan hidup, khususnya pada aspek AMDAL, prinsip kehati-hatian, dan partisipasi publik. Analisis terhadap Putusan MA Nomor 482 K/TUN/2021 dalam kasus Wadas membuktikan kecenderungan hakim yang lebih mengutamakan keabsahan formal-prosedural administratif serta status Proyek Strategis Nasional dibandingkan pertimbangan substantif terhadap dampak ekologis yang mendalam. Pengabaian esensi Lex Specialis ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan degradasi standar perlindungan lingkungan di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	09 Jul 2026 09:56
Last Modified:	09 Jul 2026 09:56
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20400

Actions (login required)

View Item