Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Kehalalan Produk Yang Dijual Oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Gerai Makanan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

MOH. NURUL CHOMSIN, . (2026) Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Kehalalan Produk Yang Dijual Oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Gerai Makanan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (734kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, sehingga produk makanan halal sangat penting untuk konsumsi masyarakat, ketiadaan label halal dapat menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen terkait kehalalan produk yang dikonsumsi. Melihat hal ini, penelitian diperlukan untuk memahami perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan tanpa label halal pada gerai makanan online dan upaya pemerintah dalam membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam proses sertifikasi halal. Adapun metode penelitian ini adalah Kualitatif yang mengggunakan pendekatan observasi atau wawancara untuk mendapatkan gambaran dan memahami secara mendalam fenomena yang terjadi pada pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan situasi hukum yang dihadapi pemerintah khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam proses sertifikasi halal terhadap produk makanan yang dijual oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta menganalisanya menggunakan teori dan praktik hukum yang berlaku. Berdasarkasn hasil penelitian, perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan tanpa label halal pada gerai makanan online masih memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek. Aspek utama yang harus diperbaiki yaitu pemerintah atau instansi terkait sebaiknya menigkatkan pengawasan secara berkelanjutan disertai penegakan sanksi yang tegas sangat diperlukan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal. Meskipun program dari pemerintah seperti Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dan program self declare telah dijalankan, akan tetapi masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang belum memiliki Label Halal. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat perannya dengan meningkatkan aksesibilitas layanan sertifikasi halal, mempercepat proses sertifikasi, serta memberikan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM. Selain itu, kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat juga diperlukan untuk memperluas cakupan sertifikasi halal sehingga dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	09 Jul 2026 08:28
Last Modified:	09 Jul 2026 08:28
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20397

Actions (login required)

View Item