Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Dari Tindak Pidana Pungutan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Kasus Di Kota Tangerang)

MAHPUD, . (2026) Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Dari Tindak Pidana Pungutan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Kasus Di Kota Tangerang). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (882kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)

Abstract

Usaha mikro memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya praktik pungutan liar oleh oknum tertentu. Pungutan liar tidak hanya menghambat perkembangan usaha mikro, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa tidak aman bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi usaha mikro dari praktik pungutan liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, serta menilai sejauh mana perlindungan hukum tersebut dirasakan oleh pelaku usaha mikro di Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis�sosiologis melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan pelaku usaha mikro dan instansi terkait, serta data sekunder berupa peraturan perundang�undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2022 telah menyediakan instrumen perlindungan hukum berupa kemudahan perizinan, bantuan dan pendampingan hukum tanpa biaya, pembatasan biaya resmi, serta mekanisme pengawasan pemerintah daerah. Namun, implementasinya belum optimal karena rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah memadai, tetapi secara empiris belum sepenuhnya dirasakan pelaku.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	09 Jul 2026 08:21
Last Modified:	09 Jul 2026 08:21
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20396

Actions (login required)

View Item