Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2024/Pn Jkt.Sel)

CHANDRA JAKARIA, . (2026) Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2024/Pn Jkt.Sel). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text FILE COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (832kB)
	Text FILE BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB)
	Text FILE BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB)
	Text FILE BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)
	Text FILE BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (654kB)
	Text FILE BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (671kB)

Abstract

Penetapan tersangka merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam proses peradilan pidana karena menyangkut status hukum seseorang dan dapat berdampak serius terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum acara pidana Indonesia mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai dasar hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Seperti akan dibahas dalam penelitian ini sebagaimana tertuang pada Putusan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, yang membatalkan status tersangka tindak pidana korupsi. Adapun permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini pertama, Bagaimana pertimbangan dan penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel dan kedua. Bagaimana implikasi hukum dari putusan praperadilan terhadap penerapan syarat minimal dua alat bukti dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi. Metode dalam penelitian ini adalah normatif yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penilaian dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel terhadap validitas formil terkait alat bukti penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berkesusuaian dengan syarat formil sebagaimana ditetapkan oleh KUHAP terkait kuantitas dan kualitas alat bukti serta keterkaitan/hubungan alat bukti tersebut dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang disangkakan. Adapun implikasi yuridis dari putusan tersebut adalah pembatalan status tersangka dan tindakan hukum lanjutan yang menyertainya. Implikasi sistemiknya terlihat pada penguatan peran praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik, serta mendorong reformulasi standar operasional dalam penetapan tersangka. Secara praktis, putusan ini mendorong aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip due process of law dalam setiap tahapan penyidikan.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	09 Jul 2026 06:52
Last Modified:	09 Jul 2026 06:52
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20391

Actions (login required)

View Item