NAUFAL AQSO, . (2026) Kepastian Hukum Penyelesaianwanprestasi Perjanjian Sewamenyewatanahberdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Analisisputusanmahkamahagung Republikindonesia Nomor: 3059 K/Pdt/2024). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (910kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB) |
|
|
Text
jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) |
Abstract
Perjanjian sewa menyewa tanah merupakan suatu hubungan hukum dalam ranah hukum perdata yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik bagi para pihak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi sengketa apabila salah satu pihak gagal melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati atau melakukan wanprestasi. Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah menuntut adanya kepastian hukum guna menjamin perlindungan hak pihak yang dirugikan secara adil dan proporsional. Penelitian ini didasari oleh masih tingginya jumlah sengketa sewa menyewa tanah yang diselesaikan melalui jalur litigasi, terutama yang berkaitan dengan kelalaian atau ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran sewa, sebagaimana tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3059 K/Pdt/2024. Landasan hukum penelitian ini bersumber pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320, Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1266, dan Pasal 1267, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum utama berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3059 K/Pdt/2024 serta didukung oleh bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa menyewa tanah tercermin melalui penerapan asas pacta sunt servanda, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3059 K/Pdt/2024 menegaskan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa dinyatakan melakukan wanprestasi dan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pokok beserta konsekuensi hukum berupa pelunasan tunggakan dan pembayaran ganti rugi. Oleh karena itu, putusan tersebut memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi pihak yang dirugikan, serta berperan penting sebagai preseden dalam penegakan hukum perjanjian sewa menyewa tanah di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 07 Jul 2026 12:22 |
| Last Modified: | 07 Jul 2026 12:22 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20382 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
