Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya)

DHEA FITRIA, . (2026) Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (893kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh dua orang yang memeluk agama berbeda, dalam konteks hukum Indonesia seringkali menimbulkan persoalankarena tidak adanya aturan yang secara tegas memperbolehkan praktik tersebut. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana analisis pertimbangan hakim terkait perkawinan beda agama dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apakah putusan pengadilan pada putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby sudah memenuhi kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan ruang administratif bagi pencatatan perkawinan beda agama. Namun, dasar tersebut hanya berkaitan dengan aspek administratif pencatatan, bukan pada sah tidaknya perkawinan secara agama. Pertimbangan hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang secara jelas melarang perkawinan beda agama. Kondisi ini menimbulkan disharmonisasi norma dan berdampak pada lemahnya kepastian hukum, sehingga perlu adanya sinkronisasi peraturan serta kejelasan kebijakan negara terhadap status hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	07 Jul 2026 10:27
Last Modified:	07 Jul 2026 10:27
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20375

Actions (login required)

View Item