Kesenjangan Perlindungan Hukum Terhadapanak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Tgt

VIRGINIA DEB ORA JE S SY, . (2026) Kesenjangan Perlindungan Hukum Terhadapanak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Tgt. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER_0.pdf Restricted to Registered users only Download (900kB)
	Text BAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text BAB_2.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text BAB_3.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB)
	Text BAB_4.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)
	Text BAB_5.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)

Abstract

Mucikari adalah seorang laki-laki atau Perempuan yang kehidupannya seolah-olah dibiayai oleh seorang pekerja seks komersil, yang dalam pelacuran menolong mencarikan pelanggan,dari hasil itu dimana dia mendapatkan keuntungan. Adapun penegakan hukum terhadap mucikari yang dijerat dalam Undang-undang informasi dan elektronik, undang-undang perdagangan orang, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat menjangkau masalah prostitusi online. Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan batas usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan sistem Peradilan Pidana anak wajib melaksanakan diversi dan pendekatan restoratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam putusan tersebut metapkan anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 296 KUHP, tanpa mempertimbangkan posisi anak sebagai korban eksploitasi oleh orang dewasa (saksi 1). Hal ini menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum, karena hakim tidak menerapkan prinsip restorative justice sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Padahal diversi dapat dilakukan mengingat ancaman pidana dibawah tujuh tahun dan pelaku bukan residivis. Penjatuhan pidana penjara pada anak justru berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial, serta tidak sesuai dengan prinsip Kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya menerapkan asas keadilan yang berorientasi pada perlindungan anak. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana harusnya mengutamakan pendekatan pembinaan melalui diversi, dan keadilan restorative, bukan pemenjaraan.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	06 Jul 2026 10:53
Last Modified:	06 Jul 2026 10:53
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20361

Actions (login required)

View Item