MUHAMAD RIZKI, . (2026) Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dengan Gangguan Skizofrenia Paranoid Berdasarkan Pasal 4\4 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt). Other thesis, Universitas pamulang.
|
Text
COVER.pdf Download (578kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (323kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (353kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (416kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (314kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (291kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Download (372kB) |
Abstract
Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku pembunuhan berencana dengan diagnosis skizofrenia paranoid, meskipun terdapat bukti medis. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penerapan Pasal 44 ayat (2) KUHP seharusnya membuka ruang bagi penanganan medis di rumah sakit jiwa bagi pelaku gangguan jiwa. Namun, kasus ini menyoroti adanya kesenjangan praktik peradilan yang cenderung mengutamakan aspek hukum formal dibandingkan kebutuhan penanganan psikiatris yang holistik. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Mengapa dalam putusan nomor 150/pid.B/2024/PN.Jkt.Brt tidak mempertimbangkan Pasal 44 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meskipun sudah ada surat medis dan sejauh mana pengaruh penerapan Pasal 44 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Teori Kriminologi Psikopatologi. Penelitian ini menggunakan Teori Kriminologi Psikopatologi tokoh Kartini Kartono yang menekankan hubungan kompleks antara gangguan jiwa dan perilaku kriminal, dan juga menganalisis bagaimana kondisi skizofrenia paranoid memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt menjatuhkan pidana penjara 16 tahun kepada pelaku yang mengidap skizofrenia paranoid, mengabaikan Pasal 44 ayat (2) KUHP meskipun sudah ada bukti medis berupa Visum et Repertum Psychiatricum atau VeRP, sehingga menunjukkan kelemahan integrasi hukum-medis-sosial dan bertentangan dengan Teori Kriminologi Psikopatologi yang menekankan perspektif interdisipliner. Dalam kasus ini lebih mengutamakan aspek legal-formal, mengabaikan akar psikologis/medis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif karena pelaku yang perilakunya adalah bagian dari manifestasi kondisi patologisnya, yang seharusnya lebih memerlukan penanganan medis daripada penjara.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 04 Jul 2026 07:50 |
| Last Modified: | 04 Jul 2026 07:50 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20350 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
