Analisis Yuridis Terhadap Perampasan Aset Milik Pihak Ketiga Sebagai Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2024/Pt.Plg)

ISMATUL KHOERIAH, . (2026) Analisis Yuridis Terhadap Perampasan Aset Milik Pihak Ketiga Sebagai Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2024/Pt.Plg). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (903kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)

Abstract

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang bersifat sistemik dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam skala yang signifikan. Upaya pemulihan kerugian tersebut dilakukan melalui penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Dalam Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLG, Pengadilan Tinggi dalam salah satu amar putusannya memerintahkan perampasan aset berupa sertifikat tanah atas nama istri terpidana, Nining Wahyuni, sebagai bentuk kompensasi atas kewajiban pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh suaminya. Majelis hakim mendasarkan perampasan aset tersebut pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020, tanpa disertai pembuktian materiil yang memadai mengenai asal-usul aset maupun penilaian terkait adanya itikad baik pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, penerapan hukum materiil dalam putusan a quo yang lebih mengutamakan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 serta mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori. Kedua, pertimbangan hukum hakim dinilai tidak selaras dengan UU PTPK karena mengabaikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Putusan tersebut tidak memuat hubungan kausalitasserta tidak menjelaskan ketiadaan itikad baik pihak ketiga, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang pelanggaran terhadap hak konstitusional atas kepemilikan.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	03 Jul 2026 12:05
Last Modified:	03 Jul 2026 12:05
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20339

Actions (login required)

View Item