Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Sirri Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam Di Indonesia

ANIS KARMILA, . (2026) Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Sirri Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam Di Indonesia. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text COVER.pdf Download (1MB)

Abstract

Perkawinan sirri perkawinan yang sah menurut hukum Islam namun tidak dicatat oleh negara menimbulkan persoalan yuridis serius bagi kedudukan hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut. Secara normatif, hukum perdata Indonesia melalui Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan anak dari perkawinan yang tidak tercatat sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 serta menimbulkan ketidakadilan karena anak memikul akibat hukum dari kelalaian administratif orang tuanya. Sebaliknya, hukum Islam mengakui anak yang lahir dari perkawinan sirri sebagai anak sah selama terpenuhi rukun dan syarat nikah, sehingga hubungan nasab dan hak-hak keperdataannya tetap melekat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi koreksi penting terhadap kekakuan hukum perdata dengan membuka hubungan perdata antara anak dan ayah biologis melalui pembuktian ilmiah. Kajian komparatif dalam penelitian ini menunjukkan adanya disharmoni normatif antara hukum Islam dan hukum positif yang berdampak pada kepastian hukum, akses identitas, dan hak waris anak. Penelitian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi diperlukan guna memastikan perlindungan hukum yang setara bagi anak dari perkawinan sirri. Negara wajib menyesuaikan regulasi perkawinan dan administrasi kependudukan agar selaras dengan prinsip keadilan substantif, maqāṣid al-syarī„ah (ḥifẓ al-nasl), serta doktrin best interest of the child, sehingga tidak ada lagi anak yang dirugikan akibat status administratif perkawinan orang tuanya.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	03 Jul 2026 11:29
Last Modified:	03 Jul 2026 11:29
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20336

Actions (login required)

View Item