Fenny Yulianingsih, . (2025) Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Yang Tidak Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 173/Pdt.G/2021/Pn Prp). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian hukum terhadap peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan rnelalui juaJ beli tanpa akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akra Tanah (PPA T), serta untuk mengkaji pertimbangan hakirn dalam mernutus perkara Putusan Pengadilan egeri Pasir Pengaraian Nomor l 73/Pdt.G/2021/PN Prp, Masalah jual beli tanah secara bawah tangan masih marak terjadi di tengah masyarakat, yang mengakibatkan kesulitan dalam proses pendaftaran tanah secara sah. Kctidakterlibatan PPAT dalam transaksi tersebut menyebabkan tidak adanya akta otentik yang dibutuhkan sebagai dasar hukurn pendaftaran peralihan hak. Penelitian iui menggunakan metode yuridis nonnarif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelirian ini merurnuskan dua masalah utama: (I) Bagaimana penyelesaian hukum rerhadap peralihan hak atas tanah yang ridak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah agar dapat didaftarkan secara sah? (2) Bagairnana pertirnbangan hakim dalam memutus perkara peralihan hak atas tanah yang tidak dibuat dihadapan Pejabat dalam Putusan Nomor l 73/Pdt.G/202 L/P Prp? Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, meskipun tidak dibuat di hadapan PPAT. jual beli dapat dilakukan melalui rnekanisme penyelesaian di pengadilan, selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdara. Dalam putusan yang dianalisis, hakim memberikan perrimbangan berdasarkan itikad baik pernbeli. bukti kepemilikan, serta ketidakhadiran tergugat, dan pada akhirnya memberikan putusan verstck yang memungkinkan pembeli mengurus balik nama sertifikat tanah melalui putusan pengadilan sebagai dasar hukum. Putusa.n tersebut mencenninkan bahwa hukum rnernberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, sekalipun prosedur formal tidak terpenuhi. Namun demikian, hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran hukum masyarakar dalam rnengikuti prosedur yang sah dan keterlibatan PP J\ T dalarn setiap transaksi pertanahan, demi menjamin kepastian hukum dan rnenghindari sengketa di kemudian hari
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Peralihan Hak, Jual Beli Tanah, PPAT |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | Mahlil Muhammad |
| Date Deposited: | 30 Jun 2026 04:40 |
| Last Modified: | 30 Jun 2026 04:40 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20279 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
