Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 297/Pid.B/2023/Pn Jkt.Sel)

LIDAM BHIQI, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 297/Pid.B/2023/Pn Jkt.Sel). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (988kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)

Abstract

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 297/Pid.B/2023/Pn Jkt.Sel) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan dan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan negara, dengan tujuan memastikan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan berbagai regulasi terkait telah menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam hal ini, mekanisme restitusi menjadi penting sebagai bentuk kompensasi terhadap kerugian yang dialami anak akibat tindakan kekerasan atau penganiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang�undangan yang relevan, serta pendekatan kasus yang merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang�undangan), bahan hukum sekunder (literatur hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia terkait perlindungan anak). Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang implementasi restitusi bagi anak korban tindak pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, penerapan restitusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat realisasi pembayaran restitusi oleh pelaku, yang sering kali hanya mencapai 10% dari jumlah yang ditetapkan. Selain itu, proses penegakan hukum yang tidak sepenuhnya optimal juga mempengaruhi efektivitas perlindungan anak korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam sistem hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan restitusi, agar hak-hak anak dapat terlindungi secara maksimal dan memastikan keadilan bagi korban.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	19 Jun 2026 09:35
Last Modified:	19 Jun 2026 09:35
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20157

Actions (login required)

View Item