Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Pajak Mengenai Sengketa Pemeriksaan Pajak (Studi Kasus Nomor : Put-000434.99/2021/Pp/Xiia Tahun 2022)

KAHFI PERMANA, . (2025) Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Pajak Mengenai Sengketa Pemeriksaan Pajak (Studi Kasus Nomor : Put-000434.99/2021/Pp/Xiia Tahun 2022). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (976kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)

Abstract

Pemeriksaan Pajak merupakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Ketentuan pemeriksaan pajak sendiri secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013. Termasuk tata cara pemeriksaan dan kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015 Pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan Pasal 31(1) UU KUP dan terdapat tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Bagaimana analisis atas putusan pengadilan nomor : PUT-000434.99/2021/PP/XIIA Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Jenis penelitian yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang cara memecahkan masalah dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu untuk melakukan pembatalan surat ketetapan pajak yang telah melewati jangka waktu pemeriksaan dan sudah dilakukannya upaya hukum berupa gugatan kepada pengadilan pajak, namun hakim tidak memberikan kepastian hukum sehingga surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan tetap dinyatakan sah dan berlaku.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	18 Jun 2026 12:24
Last Modified:	18 Jun 2026 12:24
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20152

Actions (login required)

View Item