Perspektif Keadilan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Atas Proses Eksekusi Jaminan Fidusia: (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu Xvii/2019 Juncto Nomor 2/Puu-Xix/2021 )

HENY SUSANTI SUMANTRI, . (2025) Perspektif Keadilan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Atas Proses Eksekusi Jaminan Fidusia: (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu Xvii/2019 Juncto Nomor 2/Puu-Xix/2021 ). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)

Abstract

PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 ATAS PROSES EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto Nomor 2/PUU-XIX/2021). Eksekusi jaminan fidusia di Indonesia mengalami perubahan mendasar setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan ini menghilangkan kewenangan kreditor untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan tanpa melalui pengadilan, yang sebelumnya dikenal sebagai hak parate eksekusi. Sebagai gantinya, eksekusi hanya dapat dilakukan melalui pengadilan atau jika debitor mengakui adanya wanprestasi. Perubahan ini bertujuan melindungi hak debitor dari tindakan sepihak kreditor yang berpotensi merugikan, namun menimbulkan dampak signifikan pada kreditor, terutama terkait efisiensi, biaya, dan kepastian hukum dalam proses eksekusi. Berdasarkan perubahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto Nomor 2/PUU-XIX/2021 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya serta dampak hukumnya? Apakah pelaksanaan jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan keadilan bagi kreditor? Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks perubahan mekanisme eksekusi fidusia, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui studi literatur, doktrin, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memberikan perlindungan lebih besar bagi debitor, namun menimbulkan tantangan baru bagi kreditor, seperti meningkatnya beban administrasi dan biaya, serta ketidakpastian hukum dalam proses eksekusi. Selain itu, perbedaan interpretasi di tingkat pengadilan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan bertujuan menciptakan keseimbangan antara kreditor dan debitor, pelaksanaannya membutuhkan pengaturan teknis yang lebih rinci untuk mencapai keadilan substantif. Rekomendasi penelitian ini meliputi penyusunan regulasi teknis yang mendukung eksekusi jaminan fidusia, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, serta penggunaan teknologi untuk mempermudah pengelolaan jaminan. Dengan demikian, perubahan kebijakan dapat mendukung prinsip keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam sektor pembiayaan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	18 Jun 2026 11:53
Last Modified:	18 Jun 2026 11:53
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20147

Actions (login required)

View Item