Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kuhp (Analisa Putusan Nomor: 491/Pid.B/2023/Pn Jkt.Brt)

ARGENTA, . (2025) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kuhp (Analisa Putusan Nomor: 491/Pid.B/2023/Pn Jkt.Brt). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (776kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)

Abstract

ARGENTA, NIM : 221017450049, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHP (Analisa Putusan Nomor: 491/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt). Tindak pidana penggelapan yang di muat pada Pasal 372 KUHP termasuk salah satu jenis tindak pidana yang berupa perampasan hak milik seseorang dengan tidak sah. Pelanggaran ini tidak terbatas pada bidang tertentu dan dapat dilakukan oleh individu dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat lapisan bawah hingga pemegang kekuasaan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang, tindak pidana ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering terjadi di masyarakat dan dapat merugikan individu maupun instansi secara materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya yang termuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Studi ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap Putusan Nomor: 491/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt yang menjadi salah satu contoh konkret penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum serta analisis terhadap putusan pengadilan yang dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan unsur-unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP serta menilai aspek-aspek pertimbangan hukum yang bersifat memberatkan dan meringankan terdakwa. Penerapan sanksi pidana dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih terdapat celah dalam aspek penegakan hukum, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam aspek penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	17 Jun 2026 11:37
Last Modified:	17 Jun 2026 11:37
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20130

Actions (login required)

View Item