Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Penyebaran Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Lapangan Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Audreeanna Zaphira Palureng, . (2025) Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Penyebaran Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Lapangan Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Other thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (969kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (335kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (337kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (255kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (546kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (196kB)
[img] Text
JURNAL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (255kB)

Abstract

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak disebarkan secara luas ke masyarakat. Adapun permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait identitas anak yang berhadapan dengan hukum tersebar ke masyarakat luas. Dan bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mencegah penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara dan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal, perundang-undangan, dan lain-lain. Menggunakan teori perlindungan hukum yang mana berkaitan langsung dengan hak anak sebagai subjek hukum. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Pasal 19 belum sepenuhnya berjalan secara efektif dikarenakan penyebaran identitas tetap terjadi akibat dari kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dari media dan masyarakat terkait peraturan yang melarang publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk menjalankan perannya dalam mencegah penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum, Komisi Perlindungan anak secara aktif melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan media dan melakukan edukasi terkait kepada masyarakat, aparat penegak hukum, media, dan lembaga lain.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Anak; Identitas Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak; Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User: Mahlil Muhammad
Date Deposited: 09 Jun 2026 07:23
Last Modified: 09 Jun 2026 07:23
URI: http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20029

Actions (login required)

View Item View Item