Ratio Decidendi Dalam Memvonis Pelaku Tindak Pidana Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Berdasarkan Undang-Undang Yang Dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor 4971 K/Pid.Sus/2024)

Asy Syifa Nuril Jannah, . (2025) Ratio Decidendi Dalam Memvonis Pelaku Tindak Pidana Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Berdasarkan Undang-Undang Yang Dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor 4971 K/Pid.Sus/2024). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (928kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (33kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada putusannya dinyatakan inkonstitusional. Namun Putusan Nomor 4971 K/Pid.Sus/2024 diputus menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar yang seharusnya sudah tidak dapat digunakan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Ratio Decidendi dalam memvonis Pelaku Tindak Pidana Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional permanen pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan bagaimana penilaian hakim terhadap alat-alat bukti dan fakta di persidangan dalam memutus pelaku Tindak Pidana Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah pada Putusan Nomor 4971 K/Pid.Sus/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim menggunakan Pasal 126 jo. 119A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar vonis, meskipun undang-undang tersebut telah dinyatakan inkonstitusional secara permanen oleh Mahkamah Konstitusi. Penggunaan dasar hukum yang tidak lagi sah ini bertentangan dengan asas legalitas, sehingga Ratio Decidendi hakim dinilai keliru. Hakim menilai alat bukti dan fakta persidangan secara rinci, dan menemukan para terdakwa masih mengendalikan operasional perusahaan meskipun telah mengalihkan saham dan keluar dari struktur kepengurusan. Kelalaian dalam penyediaan tiket pulang 16 (enam belas) jemaah dianggap sebagai bentuk kesengajaan (mens rea), sehingga hakim menyimpulkan para terdakwa terlibat aktif dan menyebabkan kerugian bagi jemaah.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	ratio decidendi; tindak pidana penyelenggara perjalanan ibadah umrah; inkonstitusional
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	09 Jun 2026 07:20
Last Modified:	09 Jun 2026 07:20
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20028

Actions (login required)

View Item