Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Menggunakan Peraturan Perusahaan Yang Sudah Tidak Berlaku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1184 K/Pdt.Sus-Phi/2023)

Ajeng Septiani, . (2025) Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Menggunakan Peraturan Perusahaan Yang Sudah Tidak Berlaku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1184 K/Pdt.Sus-Phi/2023). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (648kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (624kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak hukum dari penggunaan peraturan perusahaan yang masa berlakunya telah berakhir, dengan menitikberatkan pada studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1184 K/Pdt.Sus- PHI/2023. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, dengan menelaah sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan terkait. Temuan dalam penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan peraturan perusahaan yang tidak lagi berlaku, tidak mempunyai landasan hukum yang sah dan melanggar hak-hak normatif pekerja. Perusahaan yang tidak melakukan perpanjangan peraturan perusahaan telah melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka akibat hukum nya dalam hal ini perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disamping itu, tidak dapat terciptanya kepastian hukum terkait PHK, serta hak dan kewajiban para pekerja, juga kurangnya kejelasan dalam pengaturan berbagai aspek penting seperti upah, jam kerja, tunjangan, dan kedisiplinan. Ketidakjelasan tersebut akan merugikan pekerja karena merasa hak-hak nya tidak dilindungi. Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal ini diberikan melalui proses non litigasi terlebih dahulu, akan tetapi jika tidak mencapai kata mufakat, pekerja dapat melanjutkan prosesnya melalui litigasi. Demikian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan agar tercipta suatu hukum positif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK haruslah ada pengaturan yang lebih jelas tentang pemberian hak-hak terhadap pekerja. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan, serta mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk memperkuat pengawasan dan memberikan edukasi terkait masa berlaku peraturan perusahaan di setiap perusahaan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta hubungan industrial yang baik dan berkeadilan di masa yang akan datang.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Peraturan Perusahaan, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	06 Jun 2026 02:39
Last Modified:	06 Jun 2026 02:39
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20008

Actions (login required)

View Item