Analisa Yuridis Status Hukum Ahli Waris Yang Melakukan Perkawinan Sesuku Di Minangkabau Terhadap Hak Warisnya Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kuhperdata

Yulia Rubia Yanti, . (2025) Analisa Yuridis Status Hukum Ahli Waris Yang Melakukan Perkawinan Sesuku Di Minangkabau Terhadap Hak Warisnya Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kuhperdata. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (894kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)

Abstract

Perkawinan sesuku di Minangkabau merupakan praktik yang secara tegas dilarang oleh adat istiadat karena dianggap bertentangan dengan norma kekerabatan matrilineal yang telah mengakar kuat dalam masyarakat setempat, di mana sesuku dimaknai sebagai keturunan dari nenek moyang yang sama sehingga dipandang setara dengan keluarga sekampung. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian garis keturunan, memperkuat solidaritas antar suku, dan melestarikan identitas budaya Minangkabau. Akan tetapi, perkembangan zaman, pengaruh modernisasi, serta faktor cinta pribadi menyebabkan praktik perkawinan sesuku tetap terjadi di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan dilema sosial maupun yuridis. Pelanggaran terhadap ketentuan adat ini dapat berimplikasi pada sanksi adat berupa pengucilan sosial maupun kehilangan hak atas harta pusaka tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, yaitu: pertama, bagaimana kedudukan ahli waris yang melakukan perkawinan sesuku berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); kedua, bagaimana akibat hukumnya terhadap hak waris apabila ditinjau dari perspektif hukum adat Minangkabau dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, dengan sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menguraikan persamaan dan perbedaan penerapan hukum adat dengan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif Indonesia, baik menurut KUHPerdata maupun KHI, perkawinan sesuku tidak termasuk alasan yang membatalkan hak waris karena syarat utama pewarisan adalah adanya hubungan darah atau perkawinan yang sah menurut hukum. Sebaliknya, dalam hukum adat Minangkabau, pelaku perkawinan sesuku dipandang kehilangan status sebagai anggota kaum sehingga hak atas harta pusaka tinggi juga hilang. Dengan demikian, terdapat benturan konseptual antara hukum adat dan hukum positif yang sekaligus menggambarkan kompleksitas pluralisme hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan dan waris.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	perkawinan sesuku, hukum adat Minangkabau, ahli waris, hak waris, hukum positif Indonesia
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	05 Jun 2026 06:49
Last Modified:	05 Jun 2026 06:49
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19987

Actions (login required)

View Item