Perlindungan Konsumen Terhadap Kehilangan Bagasi Oleh Maskapai Penerbangan Lion Air Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Analisis Putusan Nomor 1011 K/Pdt .Sus-BPSK/2023)

Widya Putri Angelica Zai, . (2025) Perlindungan Konsumen Terhadap Kehilangan Bagasi Oleh Maskapai Penerbangan Lion Air Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Analisis Putusan Nomor 1011 K/Pdt .Sus-BPSK/2023). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (817kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kehilangan bagasi oleh maskapai penerbangan, yang mencerminkan lemahnya implementasi perlindungan konsumen di Indonesia. Salah satu kasus yang diangkat adalah gugatan Yonnis Fendri terhadap PT. Lion Mentari Airlines yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan ganti kerugian terhadap konsumen serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana ketentuan ganti kerugian yang diberikan kepada konsumen atas kehilangan bagasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011? Dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2023? Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari sumber primer berupa putusan pengadilan, serta sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah memberikan batas maksimum ganti rugi sebesar Rp4.000.000,00 per penumpang untuk kehilangan bagasi, dalam kasus ini Mahkamah Agung justru mengabulkan ganti rugi hingga Rp9.911.400,00 tanpa bukti nilai riil kerugian atau deklarasi nilai sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang penerapan asas lex specialis derogat legi generali antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mentari Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa meskipun regulasi telah menetapkan batas ganti rugi, pengadilan masih membuka ruang penafsiran luas dalam memutus perkara, sehingga perlindungan konsumen dapat lebih adaptif namun berisiko melanggar prinsip lex specialis.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Konsumen, Bagasi, Penerbangan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	05 Jun 2026 06:12
Last Modified:	05 Jun 2026 06:12
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19982

Actions (login required)

View Item