Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Ketidakpatuhan Perusahaan Membayar Pesangon Menurut Uu Cipta Kerja (Analisis Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst)

Suprihatin, . (2025) Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Ketidakpatuhan Perusahaan Membayar Pesangon Menurut Uu Cipta Kerja (Analisis Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (902kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)

Abstract

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terkait dengan ketidakpatuhan perusahaan membayar pesangon menurut Undang-Undang Cipta Kerja, yang berfokus pada Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst. Dalam praktiknya, ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban membayar pesangon sering menjadi permasalahan dalam hubungan industrial. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan pekerja/buruh yang di-PHK tidak bisa mendapatkan hak-haknya yang seharusnya diterima, meskipun telah bekerja selama bertahun-tahun. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan pengadilan sebagai objek kajian. Sumber data yang digunakan penulis terdiri dari data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel hukum yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya Pasal 81 Ayat (44), pekerja/buruh yang di-PHK berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Namun, sebagian besar perusahaan tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja/buruh. Dalam Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan perusahaan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pesangon dan hak-hak lainnya, yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, dalam keputusan Hakim, perusahaan diwajibkan membayar pesangon, hak-hak pekerja, serta mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, pekerja juga harus lebih memahami hak-haknya dalam menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan memastikan kewajiban perusahaan terkait pesangon dipenuhi. Penegakan hukum yang adil oleh pengadilan dan perbaikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial juga sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak pekerja.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan hukum, Undang-Undang Cipta Kerja, Pesangon
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	03 Jun 2026 07:54
Last Modified:	03 Jun 2026 07:54
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19943

Actions (login required)

View Item