Analisis Yuridis Terhadap Proses Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Di Kota Tangerang Selatan (Tantangan dan Implikasinya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021)

Sri Wahyuni, . (2025) Analisis Yuridis Terhadap Proses Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Di Kota Tangerang Selatan (Tantangan dan Implikasinya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (964kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB)

Abstract

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk nyatanya adalah pembangunan gedung yang memerlukan pengaturan hukum agar tertib, aman, fungsional, dan sesuai dengan tata ruang sebagaimana apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, namun implementasi kebijakan ini di Kota Tangerang Selatan masih menghadapi banyak kendala, untuk itu permasalahan dalam skripsi ini adalah apa peran dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memfasilitasi penerbitan PBG dan apa kendala terbesar yang dihadapi masyarakat dalam proses pengajuan PBG serta solusi dalam pengajuan PBG. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan yuridis sosiologis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Adapun hasil penelitiannya bahwa peran DPMPTSP Kota Tangerang Selatan dalam proses penerbitan PBG berperan secara strategis sebagai pintu utama dalam pelayanan perizinan PBG, selain menerima permohonan, DPMPTSP juga akan memastikan proses perizinan sesuai dengan ketentuan hukum. Lembaga ini hadir sebagai koordinator antar instansi teknis dalam menilai dokumen teknis bangunan serta memastikan proses evaluasi bisa berjalan evektif. DPMPTSP juga akan melakukan pengawasan agar pembangunan sesuai PBG yang diterbitkan dan aktif mensosilisaiskan perubahan IMB ke PBG termasuk tata cara permohonan melalui sistem OSS dan SIMBG dan dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi masyarakat, antara lain keterbatasan akses teknologi, kesulitan memahami sistem digital, serta lambatnya respon pelayanan pada waktu-waktu tertentu dan untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan seeperti suervei kepuasan masyarakat dan pembentukan tim tanggap kendala, penguatan sistem digital perlu dilakukan untuk mengembangkan sistem pengajuan PBG yang lebih stabil dan mudah untuk digunakan, pendampingan edukasi kepada masyarakat dilakukan melalui konsultasi gratis dan sosialisai rutin baik secara langsung maupun daring, dan lain sebagainya.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Persetujuan Bangunan Gedung, DPMPTSP, Perizinan Bangunan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	03 Jun 2026 07:19
Last Modified:	03 Jun 2026 07:19
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19937

Actions (login required)

View Item