Implementasi Sanksi Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Non Standar Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Bsd Tangerang Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Siti Nurrizqita Afifah, . (2025) Implementasi Sanksi Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Non Standar Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Bsd Tangerang Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (954kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (58kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)

Abstract

. Penelitian ini membahas implementasi sanksi hukum terhadap penggunaan knalpot racing non standar pada kendaraan pribadi di wilayah BSD, Tangerang Selatan, dengan merujuk pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maraknya penggunaan knalpot racing oleh pengguna sepeda motor, terutama kalangan remaja, telah menimbulkan berbagai permasalahan seperti kebisingan, gangguan ketertiban umum, serta potensi meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Padahal, secara normatif, penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar teknis dan ambang batas kebisingan telah diatur secara tegas dalam Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, masyarakat, serta pengguna knalpot racing, disertai observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi hukum terhadap penggunaan knalpot racing non standar masih belum optimal. Faktor penghambatnya antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan alat dan personel penegak hukum, serta belum maksimalnya koordinasi antarinstansi. Di sisi lain, terdapat pula faktor pendukung seperti pelaksanaan razia berkala, laporan dari masyarakat, serta pemberitaan media yang menyoroti isu ini. Penegakan hukum yang tegas, edukasi publik yang berkelanjutan, dan sinergi antara aparat, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan penanganan yang komprehensif, diharapkan penggunaan knalpot racing non standar dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan berlalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Knalpot Racing, Sanksi Hukum, Lalu Lintas, Tangerang Selatan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	03 Jun 2026 07:00
Last Modified:	03 Jun 2026 07:00
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19934

Actions (login required)

View Item