Tinjauan Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Sely Marcelina, . (2025) Tinjauan Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (922kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang dianalisis mencakup, Apa saja hambatan dan permasalahan dalam pemberian perlindungan hukum kepada konsumen pada proses eksekusi jaminan fidusia menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia; serta, Bagaimana tingkat efektivitas penerapan perlindungan hukum tersebut dalam menjamin hak- hak konsumen selama pelaksanaan eksekusi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pijakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo, CST Kansil, dan Muchsin. Teori ini menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh aturan hukum kepada setiap subjek hukum untuk menjaga hak- haknya dari tindakan yang bersifat merugikan. Perlindungan ini terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan represif, yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran untuk menyelesaikan sengketa. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah menetapkan tata cara pendaftaran hingga pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Akan tetapi, implementasinya masih menimbulkan banyak persoalan, antara lain praktik eksekusi sepihak oleh kreditur tanpa melalui mekanisme peradilan, lemahnya pengawasan dari otoritas berwenang, serta rendahnya kesadaran hukum konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka. Situasi ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan menempatkan konsumen pada posisi yang tidak menguntungkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kemudian memberikan penguatan perlindungan dengan menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak jika debitur menolak menyerahkan objek secara sukarela, sehingga harus melalui prosedur pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, penguatan fungsi pengawasan, serta peningkatan edukasi hukum kepada konsumen. Dengan pembaruan aturan teknis dan mekanisme penyelesaian sengketa, diharapkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan secara adil dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Jaminan fidusia, perlindungan konsumen, eksekusi, penegakan hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	02 Jun 2026 07:40
Last Modified:	02 Jun 2026 07:40
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19915

Actions (login required)

View Item