Penerapan Pasal 43i Undang-Undang Terorisme Terkait Fungsi Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Dalam Konflik Di Papua

FREDDY TUFEMILI SIBARANI, . (2025) Penerapan Pasal 43i Undang-Undang Terorisme Terkait Fungsi Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Dalam Konflik Di Papua. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (949kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa Indonesia berlandaskan hukum (rechtstaat) dan bukan kekuasaan belaka (machstaat), yang menyiratkan bahwa negara harus beroperasi berdasarkan asas-asas hukum. Negara bertanggung jawab menjaga stabilitas hubungan dengan warga negaranya dan pihak luar untuk mencegah konflik yang tidak diinginkan. Elemen krusial dalam mencapai tujuan ini adalah menjamin keamanan dan ketahanan nasional, sebuah peran yang dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan keamanan nasional. Peran ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 5, yang menguraikan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara yang berpedoman pada keputusan politik negara. Selain itu, Pasal 7 menetapkan tanggung jawab TNI dalam menegakkan kedaulatan dan keutuhan bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tetapi belum adanya peraturan presiden yang rinci tentang keterlibatan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme menimbulkan tantangan implementasi, terutama dalam menangani kelompok kriminal bersenjata di Papua. Ketiadaan kejelasan terminologi hukum mempersulit pendekatan operasional. Upaya terpadu antara TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan untuk mengatasi ancaman multifaset seperti terorisme. Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan untuk memperjelas keterlibatan TNI dan memastikan operasi mematuhi standar hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, atau sumber primer lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata�kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	23 May 2026 05:16
Last Modified:	23 May 2026 05:16
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19853

Actions (login required)

View Item