Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Akibat Penyakit Bawaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)

Riendy Prasethio, . (2025) Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Akibat Penyakit Bawaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (883kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)

Abstract

Sengketa Konsumen antara perusahaan asuransi dengan ahli waris dalam asuransi jiwa seringkali terjadi akibat klaim uang pertanggungan yang ditolak oleh perusahaan asuransi. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Dalam putusan Nomor 1139K/Pdt.Sus-BPSK/2020, Mahkamah Agung menolak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena dianggap tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris atas penolakan klaim asuransi jiwa dan bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian penolakan klaim asuransi jiwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Putusan Nomor 1139K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan ahli waris yang merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun, sifat dari putusan yang dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memunculkan penafsiran yang kontradiktif dan membutuhkan pembaharuan Undang-Undang mengenai batas kewenangan penyelesaian sengketa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	sengketa konsumen; badan penyelesaian sengketa konsumen; perlindungan konsumen; asuransi jiwa
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	18 May 2026 05:52
Last Modified:	18 May 2026 05:52
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19779

Actions (login required)

View Item