Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Berizin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di BPOM Tangerang)

Rama Kurnianto, . (2025) Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Berizin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di BPOM Tangerang). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (933kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)

Abstract

Industri kosmetik di Indonesia berkembang pesat, namun diiringi oleh maraknya peredaran produk ilegal tanpa izin edar BPOM yang membahayakan konsumen. Produk ini seringkali mengandung bahan berbahaya, merugikan kesehatan, dan merusak persaingan industri yang sehat. Konsumen, yang masih kurang literasi, rentan terpengaruh promosi menyesatkan dan harga murah. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat perlindungan hukum dan pengawasan dari BPOM guna menjamin keamanan produk serta melindungi hak-hak konsumen. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik yang tidak berizin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal dikalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan data hasil wawancara serta dari berbagai literatur buku, jurnal, peraturan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan dengan cara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik ilegal adalah perwujudan dari teori hak-hak dasar konsumen dan tanggung jawab mutlak pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin hak konsumen atas keamanan dan informasi, yang secara langsung dilanggar oleh peredaran kosmetik tanpa izin BPOM. UUPK juga mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerugian. Upaya BPOM mencakup pendekatan preventif melalui edukasi dan pendekatan kuratif dengan pengawasan dan sanksi. Dengan demikian, BPOM menerapkan teori tanggung jawab mutlak untuk melindungi konsumen dan memberikan efek jera.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Konsumen, Kosmetik Ilegal, BPOM, Tanggung Jawab Mutlak, Hak-Hak Dasar Konsumen
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	13 May 2026 09:02
Last Modified:	13 May 2026 09:02
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19753

Actions (login required)

View Item