Perlindungan Hukum Terhadap Legalitas Sertifikat Tanah Elektronik Dikaitkan Dengan Keamanan Data Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) No 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Tanah Elektronik

Niken Adelia Rahma, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Legalitas Sertifikat Tanah Elektronik Dikaitkan Dengan Keamanan Data Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) No 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Tanah Elektronik. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (882kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi di Indonesia mendorong transformasi digital dalam administrasi pertanahan. yang dimanifestasikan melalui implementasi sertifikat tanah elektronik. Inisiatif penting ini diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021, yang berfungsi sebagai landasan hukum utama untuk transisi dari sertifikat fisik ke bentuk digital. Meski menjanjikan efisiensi dan transparansi, penerapannya memunculkan pertanyaan krusial terkait perlindungan hukum atas legalitas sertifikat dan keamanan data. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif dua aspek penting yaitu pengaturan penerapan perlindungan hukum terhadap legalitas sertifikat tanah elektronik dikaitakan dengan keamanan data berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (ATR/BPN) No 1 Tahun 2021 tentang sertifikat tanah elektronik serta menelaah pengaturan pendaftaran hak atas tanah menurut Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik memiliki dasar hukum yang kuat dan sah, setara dengan sertifikat fisik, asalkan memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta pengamanan teknologi informasi yang memadai. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan seperti isu keamanan data, literasi digital masyarakat, dan kesiapan infrastruktur. Kesimpulannya, keberhasilan jangka panjang sistem sertifikat tanah elektronik sangat bergantung pada implementasi regulasi yang konsisten, perlindungan data pribadi yang kuat, serta peningkatan kapasitas dan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur BPN. Untuk mewujudkan sistem pertanahan yang transparan, efisien, aman, dan tepercaya di era digital, kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas data mutlak diperlukan untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga integritas data.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Sertifikat Tanah Elektronik, Perlindungan Hukum, Peraturan Menteri
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	28 Apr 2026 03:56
Last Modified:	28 Apr 2026 03:56
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19544

Actions (login required)

View Item