Sanksi Hukum Tindak Pidana Human Trafficking Ditinjau Dari Pasal 83 Jo Pasal 76f Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan Nomor: 843/Pid.Sus/2023/PN Btm)

Muhammad Fadhiil Ramdhan, . (2025) Sanksi Hukum Tindak Pidana Human Trafficking Ditinjau Dari Pasal 83 Jo Pasal 76f Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan Nomor: 843/Pid.Sus/2023/PN Btm). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (928kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (461kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB)

Abstract

Tindak pidana human trafficking (perdagangan orang) terhadap anak adopsi ilegal, Mengadopsi anak tanpa proses hukum yang benar adalah ilegal dan merupakan kejahatan serta melanggar hak asasi manusia. Adopsi anak secara ilegal membuat kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak lahir untuk melindungi anak dari tindak kejahatan. “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak”. Modus mau mengangkat anak adopsi dengan secara ilegal menjadi celah untuk melakukan kejahatan, karena anak adopsi ilegal adalah anak yang tidak jelas statusnya karena tidak di lakukan secara resmi oleh negara. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah vonis yang dijatuhkan oleh hakim dibawah ancaman minimum sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang secara sah. Pemidanaan dibawah ancaman minimum tidak memiliki kepastian hukum. Vonis dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri batam dalam Putusan Nomor: 843/Pid.Sus/2023/PN Btm. Dimana dalam kasus tersebut hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan; hukuman yang dijatuhkan tersebut dibawah ancaman minimum dalam Pasal 83 yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan bahan hukum dari kepustakaan: buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dll. analisis yang digunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan asas legalitas (nulla poena sine lege) yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, sebab dalam asas nulla poena sine lege, yang berarti "tiada pidana tanpa undang-undang", Penelitian ini berdasarkan teori kepastian hukum dan teori pemidanaan yang digunakan adalah teori relatif.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Human trafficking, dibawah ancaman minimum, Adopsi ilegal
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	28 Apr 2026 02:39
Last Modified:	28 Apr 2026 02:39
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19534

Actions (login required)

View Item