Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan 559 K/Ag/2023 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Manik Dwi Kinasih, . (2025) Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan 559 K/Ag/2023 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (951kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (585kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pembagian harta bersama dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 559 K/AG/2023 yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Harta bersama merupakan salah satu aspek hukum penting dalam perceraian yang seringkali menimbulkan sengketa dan ketidakadilan, terutama terhadap pihak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama dalam perkara tersebut dan sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, khususnya dari perspektif perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya mendasarkan pembagian harta secara proporsional 50:50 sebagaimana lazimnya, melainkan mempertimbangkan kontribusi nyata istri dalam kehidupan rumah tangga, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Dalam putusan tersebut, istri memperoleh porsi lebih besar, yaitu 70%, sedangkan suami 30%, dengan alasan istri berperan dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama masa perkawinan. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan prosedural yang progresif dan berorientasi pada kesetaraan gender. Meskipun menyimpang dari ketentuan formal dalam Kompilasi Hukum Islam, hakim menafsirkan hukum secara kontekstual demi memenuhi rasa keadilan dan melindungi pihak yang lebih rentan. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia yang lebih sensitif terhadap isu-isu ketimpangan gender dan perlindungan perempuan dalam proses perceraian.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Harta Bersama, Perceraian, Keadilan Gender, Putusan Pengadilan, Undang-Undang Perkawinan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	27 Apr 2026 02:01
Last Modified:	27 Apr 2026 02:01
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19504

Actions (login required)

View Item